Tingkat kemiskinan di Provinsi Dearah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini adalah yang tertinggi di Pulau Jawa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada awal bulan ini (2 Januari) menyebutkan, kejadian kemiskinan (incidence of poverty) di Provinsi Dearah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada bulan September 2013 mencapai 15,03 persen. Itu artinya, 15 dari setiap 100 orang penduduk DIY tergolong miskin dengan pengeluaran kurang dari Rp303.843 per bulan.
pemberian cap sebagai provinsi
termiskin di Jawa akan menjadi rancu bila dihubungkan dengan fakta bahwa DIY
adalah salah satu provinsi dengan pendapatan/pengeluaran per kapita
tertinggi di Pulau Jawa.
Sumber: Badan Pusat Statistik
Pada tahun 2012, skor IPM DIY
sebesar 76,75 poin. Angka ini tertinggi ke-2 di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta
(78,33 poin). Itu artinya, tingkat kapabilitas (kualitas pendidikan, kesehatan,
dan kesejahteraan) penduduk DIY merupakan salah satu yang terbaik di Pulau
Jawa.
lalu membandingkannya dengan
provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, semakin jelas bahwa secara umum tingkat
kesejahteraan penduduk DIY adalah salah satu—bahkan boleh dibilang yang
terbaik—di Jawa meski persentase penduduk miskinnya masih tinggi.
*Tingkat kemiskinan beberapa
provinsi di luar pulau jawa sebagai berikut :
-Jumlah
penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Riau Maret
2013 sebesar 469,28 ribu jiwa (7,72 persen). Jika dibandingkan dengan penduduk
miskin pada Maret 2012 yang berjumlah 483,07 ribu jiwa (8,22 persen),
penduduk miskin di Riau mengalami penurunan sebanyak 13,79 ribu jiwa.
-Perkembangan kemiskinan di Provinsi
Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebesar
134,19 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013(maret) 302ribu jiwa.
Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami
penurunan dan hingga akhir tahun 2013 (maret) mencapai 12,83 persen atau
menurun sebesar 6,70 persen dari tahun 2008. Kondisi kemiskinan Provinsi
Sulawesi Tenggara masih tergolong tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata
kemiskinan nasional (11,37%).
-Selama September2012–September
2013, Garis Kemiskinan naik sebesar 10,
92persen, yaitu dari Rp 277.407,-per
kapita per bulan pada September 2012menjadi Rp 307.698,-per kapita per bulan
pada September 2013. jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi di
Pulau Kalimantan pada September 2013. penduduk miskin tertinggi di Provinsi
Kalimantan Barat sebesar 8,74 persen, sementara persentase penduduk miskin
terendah di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 4,76persen. Dilihat dari
jumlah penduduk,sebagian besar penduduk miskin berada di Provinsi Kalimantan
Baratyang mencapai 394.167 orang
, sementara jumlah penduduk miskin
terkecil berada di Provinsi Kalimantan Tengah hanya berjumlah 145.355 orang.
-Garis kemiskinan Bali pada Maret
2013 mengalami peningkatan sebesar 8,94
persen,dari Rp249.997,00pada Maret
2012menjadi Rp 272.349,00pada Maret 2013.
-Angka yang dikutip dari BPS per
Maret 2013, menunjukkan bahwa presentase orang miskin di Papua dua kali lipat
lebih tinggi dari tingkat rata-rata kemiskinan di Indonesia yaitu 11,37%.
*Tingkat pengangguran di beberapa
provinsi di luar pulau jawa
-Jumlah
pengangguran pada Agustus 2013 sebanyak 144.487, dengan demikian Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau mencapai sebesar 5,50 persen, yang
berarti naik jika dibandingkan dengan TPT di tahun 2012 yang hanya
sebesar 4,30 persen.
-Jumlah pengangguran Terbuka di
Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013
(februari) mencapai 36.800 jiwa atau
berkurang sebanyak 19.338 jiwa dari tahun 2008. Sementara untuk perkembangan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 2008-2013 cenderung menurun, TPT tahun
2013 (februari) tercatat sebesar 3,47
persen atau menurun sebesar 2,26 persen dari tahun 2008. Tingkat pengangguran
di Provinsi Sulawesi Tenggara tergolong tinggi dibandingkan terhadap TPT
nasional. TPT tertinggi tahun 2012 mencapai 10,21% adalah di Kota Bau-Bau
-Jumlah pengangguran
pada agustus 2012 menurun sekitar 0,40 persen dibandingkan agustus 2011.”
Berdasarkan berita resmi statistik badan pusat statistik provinsi Kalimantan barat
lima november 2012, jumlah angkatan kerja di kalbar pada agustus 2012 mencapai
2.182.524 jiwa orang berkurang sekitar 75.507 jiwa, dibanding angkatan kerja
februari 2012 sebesar 2.258.031 jiwa atau berkurang 50.671 jiwa dibandingkan
agustus 2011 sebesar 2.233.195 jiwa.
-Berdasarkan data yang
disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Bali, angka pengangguran berhasil ditekan dari 3,31 persen pada tahun
2008 menjadi 2,04 persen pada tahun 2012. pengangguran pada tahun 2008
berjumlah 69.548 orang dari angkatan kerja sebanyak 2.099.278 orang.
Selanjutnya pada tahun 2009, angka pengangguran berhasil diturunkan menjadi
66.470 orang dari angkatan kerja sebanyak 2.123.588 orang pada tahun tersebut.
Sementara pada tahun 2010 dan 2011, angka pengangguran ada pada kisaran 3,06
persen dan 2,32 persen. Sedangkan pada bulaData tersebut menunjukkan bahwa
penurunan angka pengangguran di Bali selama kurun waktu lima tahun terakhir
cukup signifikann Agustus 2012, angka pengangguran berhasil diturunkan menjadi
2,04 persen atau sebanyak 47.320 dari 2.980.470 angkatan kerja pada tahun
tersebut.
-Kepala BPS (Badan
Pusat Statistik) Provinsi Papua Barat, Ir Tanda Sirait,MM, Senin (7/5)
membeberkan, pada Februari 2012 pengangguran mencapai angka 25.246 orang,
berkurang 7.785 orang dibanding Agustus 2011 dan juga berkurang sebanyak 5.176
orang dari Februari 2011. Terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT)
di Provinsi Papua Barat yaitu dari 8,94 persen pada Agustus 2011 menjadi
sebesar 6,57 persen pada Februari 2012.
*Tingkat kesehatan di beberapa
provinsi di luar pulau jawa
- BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau menyatakan bahwa
daerah Provinsi Riau berada pada urutan yang terendah di Indonesia dalam hal
kematian bayi dan ibu saat melahirkan di rumah sakit. Salah satu program yang
diterapkan Pemerintah Provinsi Riau adalah membebaskan biaya berobat bagi
pasien miskin di Puskesmas dan RSUD Arifin Achmad.anggaran untuk kesehatan di
Provinsi Riau sangat luar biasa yakni 6 hingga 10 persen dari APBD Riau. Dalam
arti kata, pemerintah daerah sangat komitmen dengan kesehatan di Riau.
-Perkembangan derajat kesehatan
penduduk antarprovinsi di wilayah Sulawesi Tenggara selama periode terakhir
menunjukkan kondisi perbaikan, yang diindikasikan oleh menurunnya Angka
Kematian Bayi (AKB),dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Kondisi ini
sejalan dengan perkembangan perbaikan kondisi kesehatan secara nasional yang
cenderung terus membaik
-
Jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter, bidan dan
tenaga medis lainnya mencapai 66,63 persen pada tahun 2012, lebih baik
dibandingkan tenaga non medis seperti dukun yaitu sebesar 33,27 persen.
Pemerintah mengupayakan agar para ibu hamil dapat melahirkan dengan bantuan
tenaga kesehatan yang terdidik guna menjamin keselamatan ibu dan bayi. Adanya
peningkatan kuantitas dan kualitas program-program pelayanan bidang kesehatan,
telah mampu menurunkan Angka Kematian Bayi (IMR) dan meningkatkan Angka Harapan
Hidup (eº) Kalimantan Tengah.
- Pada tahun 2011-2012, lebih dari
95 persen kelahiran di Bali ditolong oleh dokter atau bidan. Kondisi ini pula
yang mempengaruhi angka harapan hidup penduduk Bali yang cenderung mengalami
peningkatan. Pada periode yang sama (2011-2012), angka harapan hidup di Bali
mengalami peningkatan dari 70,78 tahun menjadi 70,84 tahun
- Kelompok kesehatan pada bulan
Maret 2014 mengalami inflasi sebesar 0,04persen atau terjadi kenaikan indeks
dari 106,43pada bulan Februari 2014 menjadi 106,47pada bulan Maret 2014.Dari
empat sub kelompok yang ada dalam kelompok ini,dua sub kelompok mengalami
inflasi, sedangkan dua sub kelompok sisanyatidak mengalami perubahan indeks.Sub
kelompok yang mengalami inflasi terbesar adalah sub kelompok perawatan jasmani dan
kosmetika 0,08persen. Sedangkan sub kelompok yang mengalami inflasi terkecil
adalah sub kelompok obat-obatan 0,02 persen.
Kesimpulan :
Dilihat dari aktivitas ekonomi yang diukur
dari besaran distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2012,
sekitar 61,36% kontribusi ke PDRB berada di Pulau Jawa; sekitar 20,96% berada
di Sumatera; dan sekitar 8,35% berada di Kalimantan. Pulau lainnya hanya
menyumbang kurang dari 5% dari keseluruhan nilai aktivitas ekonomi nasional.
Konsekuensi dari besaran kue
pembangunan yang mengumpul di Jawa, telah mengakibatkan sejumlah besar penduduk
tinggal di pulau ini. Hasil Sensus Penduduk 2010 yang merekam jumlah penduduk
Indonesia sebanyak 237.641.300 jiwa; sekitar 18,12% berada di Provinsi Jawa
Barat; sekitar 15,77% berada di Jawa Timur; dan sekitar 13,63% berada di Jawa
Tengah.
Aktivitas ekonomi yang terpusat di
Pulau Jawa telah menyebabkan penduduk miskin yang besar berada di wilayah ini.
Data BPS Tahun 2012, menunjukkan bahwa dari keseluruhan jumlah penduduk miskin
yang berjumlah 29,14 juta jiwa; sekitar 5,07 juta berada di Provinsi Jawa
Timur; sekitar 4,98 juta berada di Jawa Tengah; dan sekitar 4,46 juta berada di
Jawa Barat. Artinya, walaupun Pulau Jawa mengalami kemajuan pesat, namun juga
dihuni oleh penduduk miskin yang hampir mencapai 50% dari keseluruhan penduduk
kategori miskin di Indonesia.
Di lain pihak, besaran indeks ketimpangan
pendapatan nasional yang diukur dengan Indeks Gini telah mengalami peningkatan
secara drastis, dari sekitar 0,35 pada 2008, meningkat tajam menjadi 0,41 pada
2012. Provinsi yang mempunyai indeks ketimpangan sebesar 0,41 antara lain
adalah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan; indeks ketimpangan sebesar 0,42 adalah
DKI Jakarta; indeks ketimpangan sebesar 0,43 adalah DI Yogyakarta, Bali,
Sulawesi Utara, dan Papau Barat; sementara yang mempunyai indeks ketimpangan
sebesar 0,44 adalah Gorontalo dan Papua.
Solusi
menurut saya solusi yang dapat diberikan untuk 3 indikator Dudley seers di provinsi pulau jawa dan luar pulau jawa ialah mengetahui dampak negative pengangguran, mengatasi pengangguran secara umum (seperti pendidikan gratis bagi yang kurang mampu, tak hanya pemerintah namun masyarakat juga dihimbau untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk mengurangi angka pengangguran, mendirikan tempat-tempat pelatihan keterampiln dan lain sebagainya), mengikuti pelatihan kerja, memperbanyak bursa kerja, menggalakkan program transmigrasi, mendukung kegiatan berwirausaha, dan memperbaiki mental penganggur. cara yang dapat dilakukan untuk mengentasakan kemiskinan seperti menghapuskan larangan impor beras., Lakukan investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perbaikan akses dan keterjangkauan sekolah menengah serta pelatihan ketrampilan bagi masyarakat miskin, sambil terus meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah dasar, Lakukan investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perbaikan mutu layanan kesehatan dasar (oleh pemerintah dan swasta) dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, Suatu upaya khusus diperlukan untuk menangani angka kematian ibu yang sangat tinggi di Indonesia. Dan untuk mengatasi kesehatan di berbagai provinsi yaitu dengan membuat puskesmas diberbagai desa ataupun pelosok desa, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis terhadap keluarga yang kurang mampu, membuat rumah sakit di perkotaan dan menambah tenaga medis serta sarana dan prasarana yang memadai.
SUMBER :
http://www.academia.edu/5263304/Masalah_dan_Strategi_Pengentasan_Kemiskinan_di_Indonesia_Perkuat
monitoring dan kajian terhadap program kemiskinan
